Untuklebih jelasnya lagi, berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
Definisiwarga negara ini diatur dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 1. Sementara itu, UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia beserta hak dan kewajiban negara dalam pasal 27 hingga pasal 34, seperti dikutip dari laman Mahkamah Institusi RI. Wujud hubungan warga negara dan negara ini umumnya umumnya berupa role atau peranan.
UntukWP Pribadi yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. WP Pribadi Penduduk. NIK akan diaktivasi sebagai NPWP melalui: Permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri; atau; Secara jabatan. WP Pribadi Penduduk yang belum memiliki NPWP tersebut tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan
Syaratformil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti
Ketentuanmengenai tindak pidana perpajakan berupa kesengajaan terdapat pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Bea Meterai, dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Kelas pajak seri kali ini akan fokus pada UU KUP. Tindak pidana pajak berupa kesengajaan diatur dalam . 252 440 82 136 58 252 203 356

cara mengembalikan foto yang diatur sebagai pribadi